Prabowo Hormati Keputusan Gibran Mundur, MPR Siapkan Pengganti

JAKARTA, PINANG DAILY – Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Keputusan Gibran ini sekaligus mengakhiri perjalanannya mendampingi Prabowo dalam pemerintahan periode 2024–2029, sebelum masa jabatan keduanya berakhir.

Pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah meningkatnya polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran, termasuk munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi.

Berikut rangkaian proses pengunduran diri Gibran hingga pernyataan Presiden Prabowo dan penjelasan Gibran kepada masyarakat.

Awali dengan Bertemu Prabowo di Istana

Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Gibran tiba di kompleks Istana sekitar pukul 10.20 WIB. Pertemuan berlangsung tertutup dan tidak disampaikan secara terbuka kepada awak media.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa setelah bertemu Presiden, Gibran dijadwalkan menuju Kompleks Parlemen, Senayan, untuk menemui pimpinan MPR.

Rencana kedatangan Gibran ke MPR juga sempat disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen.

Sekitar pukul 11.16 WIB, Gibran tiba di Gedung Nusantara III dan langsung menemui pimpinan MPR.

Surat Pengunduran Diri Diterima Pimpinan MPR

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa dirinya bersama pimpinan MPR telah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran.

Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.

“Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani kepada wartawan.

Muzani juga menjelaskan bahwa surat serupa sebelumnya telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo.

Dalam surat tersebut, Gibran secara resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Keputusan itu, sebagaimana tertulis dalam surat, diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Muzani mengungkapkan bahwa Gibran tidak menjelaskan secara khusus alasan pengunduran dirinya ketika bertemu pimpinan MPR.

Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menyiapkan tahapan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Bagaimana Proses Penggantian Wakil Presiden?

Pengunduran diri Gibran membuat jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Namun, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang.

Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.

MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan tersebut.

Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Ahmad Muzani mengatakan pimpinan MPR telah menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut akan melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.

Ada empat hal yang akan dibahas, yakni penentuan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengiriman surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon pengganti, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan berjalan melalui mekanisme konstitusional.

Prabowo Terima Pengunduran Diri dengan Berat Hati

Pada Kamis sore, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait keputusan Gibran.

Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Prabowo membenarkan bahwa Gibran telah menemuinya pada pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Prabowo mengatakan dirinya menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, ia menghormati dan mendukung langkah yang telah diambil Gibran.

Menurut Prabowo, Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan karena datang sendiri untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Prabowo juga menyinggung persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik hukum Gibran.

Ia menjelaskan bahwa Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Di sisi lain, menurut Prabowo, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional Indonesia.

Atas kondisi tersebut, Prabowo menyebut Gibran memilih mengundurkan diri demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.

Dalam dua tahun pemerintahan, Gibran telah ditugaskan untuk turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memantau pelaksanaan program pemerintah.

Prabowo menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota, serta melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.

Atas pengabdian tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan.

Ia juga meyakini Gibran masih memiliki masa depan panjang karena usianya yang relatif muda.

Prabowo bahkan menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Gibran dalam perjalanan karier dan pengabdiannya ke depan.

Dalam kesempatan itu, Presiden turut mengajak masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga suasana tetap sejuk di tengah dinamika politik yang berkembang.

Gibran Tegaskan Pengunduran Diri Bukan karena Polemik Ijazah

Setelah menyampaikan surat pengunduran diri, Gibran akhirnya memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pernyataan resminya.

Ia mengatakan keputusan tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan dan diambil secara pribadi.

Gibran secara tegas membantah bahwa pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik ijazah yang belakangan menjadi perhatian publik.

“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran dalam keterangannya.

Ia menegaskan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan untuk diperiksa lebih lanjut.

Gibran berharap polemik serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, demokrasi perlu ditata lebih baik dan administrasi pemerintahan harus mampu memberikan kepastian.

Ia juga menyampaikan bahwa masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, tetapi juga bagaimana negara mempersiapkan generasi yang akan memimpin pada masa mendatang.

Gibran menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden bukan merupakan pernyataan bahwa dirinya tidak sanggup menjalankan tugas.

Sebaliknya, ia menyebut langkah tersebut sebagai keputusan besar yang diambil untuk menjaga kemampuan pemerintah agar dapat melanjutkan pekerjaan dengan lebih tenang, utuh, dan fokus.

Dalam pernyataan yang sama, Gibran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan selama dirinya menjabat.

Ia juga meminta maaf apabila masih terdapat harapan masyarakat yang belum terpenuhi, persoalan yang belum terselesaikan, maupun hal-hal yang mungkin telah melukai perasaan masyarakat.

Mundur di Tengah Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR

Pengunduran diri Gibran juga terjadi bersamaan dengan berkembangnya proses politik di DPR terkait polemik persyaratan pendidikan yang bersangkutan.

Sehari sebelum pengunduran diri, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dari jumlah tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.

Usulan HMP tersebut telah dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Namun, pengunduran diri Gibran kemudian mengubah perkembangan proses politik tersebut.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat merupakan proses kelembagaan DPR, sedangkan pengunduran diri Gibran merupakan keputusan yang disampaikan secara resmi oleh yang bersangkutan.

Babak Baru Pemerintahan

Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang semula dijadwalkan berlangsung hingga 2029.

Keputusan tersebut membuat MPR harus segera menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Di sisi lain, pernyataan Prabowo yang menerima keputusan tersebut dengan berat hati serta penjelasan Gibran yang menegaskan pengunduran dirinya sebagai keputusan pribadi menjadi bagian dari rangkaian peristiwa politik nasional hari ini.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah MPR dan Presiden dalam menentukan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berikutnya.

Bagaimana tahapan tersebut berjalan dan siapa dua nama yang nantinya akan diusulkan Presiden, menjadi perkembangan selanjutnya yang akan dinantikan masyarakat.***