Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan Soroti Pembangunan Kepri, Tugu Bahasa hingga UU Daerah Kepulauan

TANJUNGPINANG, PINANG DAILY – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi damai dan audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (10/11/2026).

Mayoritas mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan pembangunan daerah dan isu nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu diterima langsung Ketua DPRD Kepri, H. Iman Sutiawan, bersama sejumlah anggota dewan di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Setelah menyampaikan orasi di lobi kantor DPRD, para mahasiswa dipersilakan melanjutkan penyampaian aspirasi melalui audiensi di Ruang Rapat Ketua DPRD Kepri, lantai III.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, kondisi jalan provinsi, penggunaan anggaran daerah, pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

Mahasiswa Minta Pembangunan Lebih Merata

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa adalah meminta DPRD Kepri lebih optimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan daerah.

Mereka menilai pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas fasilitas umum, serta perbaikan akses jalan masih menjadi kebutuhan penting masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan mengatakan pihaknya terus berupaya memperjuangkan berbagai kepentingan strategis daerah dan memastikan pembangunan memberikan manfaat jangka panjang.

Ia mengakui bahwa berbagai persoalan pembangunan membutuhkan perhatian bersama, termasuk melalui pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah.

Perjuangkan Undang-Undang Daerah Kepulauan

Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa juga mendesak agar perjuangan pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan segera dituntaskan.

Menurut Iman Sutiawan, DPRD Kepri terus mengawal perjuangan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.

Ia menyebut pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR RI menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses pembahasan regulasi tersebut.

Perjuangan itu juga mendapat dukungan dari anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, Endipat Wijaya.

“Undang-Undang Daerah Kepulauan akan terus kita perjuangkan agar ke depan dapat terealisasi. Saat ini sudah terbentuk Pansus di DPR RI dan perjuangan ini juga dibantu oleh wakil kita di DPR RI, Bapak Endipat. Ini bukan hanya kepentingan Kepulauan Riau, tetapi juga menjadi harapan sekitar tujuh provinsi yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan,” ujar Iman.

Menurutnya, daerah kepulauan memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan kebijakan khusus, terutama dalam hal konektivitas, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan kebutuhan daerah kepulauan dapat memperoleh perhatian lebih proporsional dalam kebijakan pembangunan nasional.

DPRD Akui Pembangunan Terkendala Keterbatasan APBD

Persoalan kondisi jalan provinsi yang belum tertangani secara optimal juga menjadi perhatian mahasiswa dalam audiensi tersebut.

Anggota DPRD Kepri, Teddy Jun Askara, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengatakan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.

“Kalau dikatakan pembangunan tidak dilakukan, tentu tidak demikian. Pembangunan tetap berjalan, hanya saja semuanya membutuhkan proses dan tahapan. Dengan kondisi APBD yang terbatas, tentu tidak semua kebutuhan dapat diselesaikan sekaligus. Harus dipilah dan ditentukan mana yang menjadi prioritas utama,” jelas Teddy.

Ia memahami harapan mahasiswa agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Namun, menurutnya, setiap proyek membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai.

Teddy juga berharap mahasiswa dapat memahami berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kepri.

Pembangunan Tugu Bahasa di Penyengat Dipertanyakan

Isu lain yang cukup mendapat perhatian dalam audiensi tersebut adalah rencana pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang.

Mahasiswa mempertanyakan urgensi pembangunan monumen tersebut di tengah keterbatasan anggaran daerah dan masih adanya kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, terutama pembangunan infrastruktur.

Menanggapi hal itu, Iman Sutiawan mengatakan DPRD Kepri telah melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan Tugu Bahasa, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum proyek dilaksanakan.

Ia mengakui bahwa dalam pembahasan sebelumnya sempat muncul pertimbangan untuk menunda pembangunan. Namun, setelah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Kepri, proyek tersebut dinilai memiliki nilai strategis dari sisi sejarah, kebudayaan, pendidikan, hingga potensi ekonomi.

“Kami di DPRD sangat ketat dalam mengawasi proyek ini. Bahkan sempat muncul pertimbangan apakah pembangunan ini perlu ditunda terlebih dahulu. Namun, kita juga harus melihatnya dari berbagai sudut pandang, terutama nilai sejarah yang dimiliki Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat perkembangan bahasa Melayu yang menjadi akar bahasa Indonesia,” ungkap Iman.

Menurutnya, Pulau Penyengat memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia.

Karena itu, pembangunan Tugu Bahasa diharapkan tidak hanya menjadi sebuah monumen, tetapi juga dilengkapi fasilitas museum yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perjalanan sejarah bahasa Melayu dan perkembangannya hingga menjadi bahasa Indonesia.

“Setelah kami berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi, konsepnya bukan sekadar membangun tugu. Di dalamnya juga direncanakan ada museum yang menceritakan bagaimana sejarah bahasa Melayu berkembang hingga menjadi bagian penting dalam perjalanan bahasa Indonesia. Ini merupakan warisan sejarah yang harus kita jaga dan perkenalkan kepada generasi mendatang,” jelasnya.

Diharapkan Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Iman juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan sejarah dan budaya di Pulau Penyengat diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, apabila dikembangkan dan dikelola secara optimal, kawasan tersebut berpotensi menjadi destinasi wisata sejarah dan edukasi yang menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Peningkatan kunjungan wisata diharapkan turut menggerakkan berbagai sektor usaha, seperti UMKM, kuliner, transportasi laut, perhotelan, dan jasa pariwisata lainnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi turut mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Kita berharap pembangunan ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor transportasi, UMKM, perhotelan, dan usaha masyarakat lainnya. Ketika kunjungan wisata meningkat, perputaran ekonomi masyarakat juga akan bergerak,” tegas Iman.

Dengan demikian, DPRD berharap pembangunan Tugu Bahasa dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah sekaligus investasi jangka panjang bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi Kepulauan Riau.

Aspirasi Mahasiswa Jadi Bagian Pengawasan Pembangunan

Audiensi antara Aliansi Mahasiswa Se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan dan DPRD Kepri menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik serta masukan secara langsung kepada wakil rakyat.

Sejumlah persoalan yang dibahas memperlihatkan bahwa perhatian mahasiswa tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kebijakan anggaran, identitas budaya, serta kepentingan daerah kepulauan dalam pembangunan nasional.

Bagi DPRD, masukan tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pertemuan ini sekaligus menunjukkan pentingnya ruang dialog antara mahasiswa dan lembaga legislatif agar berbagai persoalan pembangunan di Kepulauan Riau dapat dibahas secara terbuka.

Harapannya, aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan pengawasan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**