Gibran Siap Tempuh PTUN dan PK Terkait Polemik Pendidikan, Denny Indrayana: Sikap yang Keliru

JAKARTA, PINANG DAILY – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan langkah hukum terkait polemik status pendidikannya. Gibran mengungkapkan hal tersebut setelah bertemu langsung dengan Prabowo di Istana Presiden, Selasa (10/11/2026).

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Gibran menyebut pertemuannya dengan Prabowo berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Ia bahkan menganggap Presiden sebagai sosok ayah yang memberikan banyak nasihat dan masukan.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran.

Menurut Gibran, salah satu arahan yang disampaikan Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Prabowo juga menyarankan agar Gibran melengkapi seluruh dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satu saran beliau, agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK,” ujarnya.

Meski demikian, Gibran menegaskan tidak ingin polemik tersebut berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.

“Saya tidak ingin polemik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Denny Indrayana Kritik Rencana Langkah Hukum Gibran

Pernyataan Gibran tersebut mendapat tanggapan kritis dari pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menilai rencana Gibran untuk kembali menempuh jalur PTUN dan Peninjauan Kembali (PK) merupakan langkah yang keliru. Menurutnya, persoalan hukum yang berkaitan dengan polemik tersebut telah melalui proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Denny menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dipersoalkan kembali melalui upaya hukum biasa.

“Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini, ibaratnya supaya mudah dipahami oleh khalayak, putusan langit ke-7. Tidak ada lagi langit di atas langit ke-7,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai seluruh upaya hukum yang tersedia telah memiliki batasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, rencana untuk kembali membawa persoalan tersebut ke ranah peradilan dinilai perlu dicermati dari sisi hukum.

“Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” katanya.

Ingatkan Etika dan Kepatuhan terhadap Konstitusi

Selain persoalan hukum, Denny juga menyoroti pernyataan Gibran yang menyebut Presiden Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dan PK.

Menurut Denny, membawa nama Presiden dalam rencana perlawanan hukum terhadap putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan tersendiri, terutama terkait etika penyelenggaraan negara.

Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat negara, termasuk Wakil Presiden, harus memberikan contoh dalam menghormati dan menaati putusan lembaga peradilan.

Denny bahkan menyebut sikap tidak menghormati putusan MK dan MA sebagai bentuk constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi.

“Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi, dari kacamata etika bernegara,” ungkapnya.

Menurutnya, seorang pejabat negara seharusnya menunjukkan sikap patuh terhadap hukum dan menerima setiap putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ia juga berpandangan bahwa Gibran semestinya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri apabila putusan pengadilan yang dimaksud memang telah memberikan konsekuensi hukum terhadap kedudukannya.

“Seharusnya begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final and binding, putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, dan patuh, dan kemudian menyatakan diri berhenti,” jelasnya.

Denny menambahkan, penggunaan istilah fight atau berjuang untuk menggambarkan langkah hukum tersebut justru dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan pengadilan.

“Fight itu artinya melawan. Itu adalah sikap yang sama sekali keliru,” tandasnya.

Perbedaan pandangan antara Gibran dan Denny Indrayana ini kembali menempatkan polemik pendidikan Wakil Presiden dalam perhatian publik. Di satu sisi, Gibran menyatakan ingin menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum sesuai saran yang diterimanya. Di sisi lain, Denny mengingatkan pentingnya menghormati putusan pengadilan serta menjaga etika dalam kehidupan bernegara.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah hukum yang benar-benar ditempuh serta ketentuan hukum yang berlaku.***