Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Ajukan Banding atas Putusan Sidang Etik Kasus Dugaan Penyadapan

JAKARTA, PINANG DAILY – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan ilegal.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

“Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir di Gedung Divisi Propam Polri.

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Isir menjelaskan, permohonan banding akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh komisi di tingkat banding.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.

Diduga Menyalahgunakan Akses Teknologi Polri

Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahrie berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dalam jabatan tersebut, Ahrie diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan di luar prosedur yang berlaku.

“Yang bersangkutan diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” jelas Isir.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, ia juga diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Penyadapan

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempatnya adalah LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi).

Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tidak dilengkapi lampiran laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Dalam perkara ini, penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam daftar pemantauan tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.

Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS untuk menghilangkan jejak. Petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Polri Dalami Perkara dan Tegaskan Penegakan Etik

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta 42 buah flashdisk.

Para tersangka dalam perkara ini disangkakan melanggar Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidananya merujuk pada ketentuan Pasal 147 UU ITE.

Johnny Eddizon Isir menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya. Setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.

Ia juga memastikan bahwa penegakan aturan internal berlaku bagi seluruh anggota Polri tanpa pengecualian. Setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan.

Menurut Isir, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mengevaluasi institusi, menjaga integritas, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, proses banding atas putusan etik Ahrie Sonta masih akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Penanganan perkara pidana terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka juga menjadi bagian dari proses hukum yang harus diselesaikan.***