Komnas HAM Minta Evaluasi Latsarmil SPPI Usai Lima Peserta Meninggal Dunia

Jakarta, Pinangdaily.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) sebagai bagian dari program pembekalan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Dalam keterangan pers yang diterbitkan pada 28 Juni 2026, Komnas HAM menyebut kelima peserta meninggal dunia dalam rentang waktu sekitar 10 hari selama pelaksanaan pelatihan. Berdasarkan informasi resmi Kementerian Pertahanan, penyebab kematian masing-masing korban berkaitan dengan kondisi medis, seperti heat stroke, henti jantung (cardiac arrest), dan tuberkulosis.

Program Diikuti Puluhan Ribu Peserta

Program Latsarmil merupakan bagian dari pembekalan bagi calon manajer KDMP dan KNMP yang diikuti lebih dari 40 ribu peserta dari seluruh Indonesia. Pelatihan berlangsung selama 45 hari di 67 satuan TNI dengan materi yang meliputi pembinaan disiplin, latihan fisik, peraturan baris-berbaris, hingga rencana latihan menembak pada tahap lanjutan.

Komnas HAM menilai meninggalnya lima peserta dalam waktu yang relatif singkat menjadi perhatian serius. Terlebih, peserta berasal dari kalangan sipil yang memiliki kondisi fisik dan pengalaman latihan yang berbeda-beda, sehingga aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama selama pelaksanaan program.

Hak Hidup dan Keselamatan Harus Menjadi Prioritas

Komnas HAM menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara yang mengikuti program di bawah tanggung jawabnya, termasuk memastikan standar keselamatan, pemantauan kesehatan, serta respons cepat terhadap setiap risiko yang muncul selama pelatihan.

Komnas HAM Ajukan Enam Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer bagi calon manajer koperasi. Menurut Komnas HAM, peningkatan kapasitas peserta lebih tepat difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, serta literasi keuangan yang selaras dengan tugas yang akan dijalankan.

Selain itu, Komnas HAM meminta pemerintah memberikan pemulihan kepada keluarga korban, melakukan penyelidikan yang independen dan transparan, memastikan proses hukum apabila ditemukan unsur kelalaian, melakukan autopsi forensik sebagai bagian dari penyidikan, serta membuka akses bagi tim penyelidikan independen, termasuk Komnas HAM.

Momentum Memperkuat Perlindungan Peserta

Komnas HAM menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi hak keluarga korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap program pembangunan nasional harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Di balik semangat membangun desa dan memperkuat ekonomi kerakyatan, setiap peserta adalah anak bangsa yang membawa harapan bagi keluarga dan daerah asalnya. Evaluasi yang menyeluruh diharapkan mampu menghadirkan sistem pelatihan yang lebih aman, profesional, dan tetap efektif dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tanpa mengabaikan hak dasar untuk hidup.**